Jakarta - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan mengevaluasi pelaksanaan program Sekolah Swasta Gratis (SSG) atau sekolah gratis di Jakarta. Evaluasi dilakukan menyusul masih adanya aduan pungutan dari sekolah, meski lembaga penerima program dilarang menarik biaya dari siswa.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan evaluasi dilakukan karena program sekolah gratis masih berjalan pada tahun pertama penerapan. Pemprov DKI ingin merapikan pelaksanaan di lapangan, termasuk pengawasan terhadap sekolah penerima program.
"Penganggaran kami di 2027 masih di angka 103, karena mempertimbangkan kualitas dan memberikan ini kan harus sustainable. Plus kami juga ingin terus merapikan hal-hal yang di dalam pelaksanaannya banyak masukan katakanlah sekolah swasta," kata Nahdiana dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Senin (25/5/2026).
Nahdiana menyinggung adanya masukan dan pengaduan masyarakat terkait pungutan di sekolah swasta gratis. Menurut dia, persoalan seperti biaya kegiatan sekolah hingga pungutan saat penerimaan siswa baru menjadi perhatian Disdik DKI.
"Kalau di rapat kemarin ini sebenarnya gratis apa setengah gratis kan gitu kemarin. Itu pun kami ingin merapikan dari sisi monitoring," ujarnya.
Ia menegaskan sekolah penerima program sekolah gratis dilarang menarik pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa. Ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam regulasi program.
"Penerima sekolah swasta gratis dilarang memungut apa pun. Bahkan di dalam aturan itu sudah clear kita katakan, contoh besok SPMB, nggak boleh tarik formulir karena biaya sekolah gratis itu termasuk biaya untuk SPMB," tegas Nahdiana.
Menurutnya, pembiayaan sekolah gratis telah mencakup berbagai kebutuhan operasional sekolah, termasuk honor guru dan kegiatan siswa. Karena itu, sekolah tidak diperkenankan lagi meminta biaya tambahan kepada orang tua.
"Jadi nanti kalau kegiatan-kegiatan anaknya udah nggak boleh ditarik lagi. Yang sering dalam swasta itu kan begitu pengaduan yang masuk ke kami, kegiatan yang ditarik biayanya, awal dari masuk kegiatan ditarik biayanya, terus nanti ujian, nggak boleh ujian karena belum bayar," jelasnya.
Nahdiana menerangkan program sekolah gratis mulai diuji coba pada 2025 di 40 sekolah swasta. Pada 2026 jumlahnya bertambah menjadi 103 sekolah dan akan tetap dipertahankan pada angka tersebut di 2027 sambil menunggu hasil evaluasi menyeluruh.
"Yang 2026 akan jalan di bulan Juli. Nanti di bulan Juli 2026 akan ada 103. Sehingga ketika tahun pertama memang terlambat, akhirnya kami belum utuh mendapatkan feedback evaluasi," katanya.
Selain memastikan sekolah gratis berjalan tanpa pungutan, Disdik DKI juga mengevaluasi kualitas sekolah penerima program. Nahdiana mengatakan besaran pembiayaan akan disesuaikan dengan capaian mutu masing-masing sekolah. (bel/yld)
