Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa badan usaha swasta penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Shell, BP-AKR, Mobil Indostation, dan PT Vivo Energy Indonesia masih diberikan kuota impor pada tahun 2026 ini.
Bahlil mengatakan kuota impor BBM tahun ini masih diberikan, mengingat kapasitas produksi kilang di dalam negeri belum sepenuhnya mampu menutupi total kebutuhan konsumsi BBM bensin masyarakat.
Dia menegaskan bahwa keran impor untuk SPBU swasta belum ditutup total karena masih ada selisih (gap) antara kemampuan produksi nasional dengan permintaan pasar. Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan perhitungan teknis mengenai besaran kuota yang akan dialokasikan kepada masing-masing perusahaan swasta tersebut.
"Untuk swasta, tetap kuota impornya kita berikan. Tetapi kita lagi hitung range-nya berapa kepada masing-masing badan usaha swasta. Karena kapasitas produksi di Pertamina pun belum mencukupi terhadap konsumsi permintaan yang ada, ya," jelas Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Terkait wacana penghentian impor untuk produk bensin (gasoline) seperti RON 92, 95, dan 98, Bahlil meluruskan bahwa target tersebut diproyeksikan baru akan terealisasi pada 2027. Hal ini tak lain karena selain dipicu sudah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dioperasikan PT Kilang Pertamina Balikpapan, sehingga meningkatkan produksi BBM, baik bensin dan Solar, ini juga akan didukung rencana penerapan program bioetanol pada tahun depan.
"Yang saya maksudkan kemarin dalam pidato saya di apa namanya, di Balikpapan adalah, yang pertama impor kita RON 92, 95, 98, kita mau mau dorong agar produksinya sudah harus ada di 2027. 2027 ini kemungkinan di semester kedua," jelasnya.
Ke depannya, jika seluruh produk sudah bisa diproduksi di dalam negeri, maka impor akan dihentikan dan swasta wajib menyerap produk lokal. Namun, ia menjamin bahwa selama kapasitas produksi nasional masih kurang dibandingkan konsumsi, pemerintah tetap akan membuka opsi impor untuk menjaga keamanan pasokan.
"Nah kalau semuanya ini product-nya sudah ada, itu berarti kita sudah tidak perlu impor lagi. Jadi silakan beli di Pertamina. Tapi selama kapasitas produksi kita masih kurang dibandingkan dengan konsumsi, maka tetap kita sementara impor harus kita lakukan. Itu maksudnya," ujarnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
