Jakarta -
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menyambangi Komisi XI DPR RI. Kedatangan mereka untuk mengadu permasalahan pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten agar tidak disamaratakan.
Ketua Umum Adkasi Siswanto mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal di tiap daerah berbeda-beda. Menurut dia, pemerintah dan DPR perlu meriset kondisi perekonomian daerah setelah pengurangan TKD tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu tidak bisa disamaratakan karena memang kondisi Indonesia ini berbeda-beda," kata Siswanto dilansir Antara, Selasa (3/2/2026).
Berdasarkan catatannya, Siswanto menyebutkan sekitar 90 persen daerah di Indonesia kondisi keuangannya belum mandiri. Dengan begitu, beberapa pemda masih sangat bergantung kepada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
"Dari 415 kabupaten di Indonesia, itu 90 persen dalam kondisi keuangan rendah. Rendah dalam konteks diukur dari dari Pendapatan Asli Daerah-nya itu di bawah 10 persen dibandingkan dengan jumlah APBD," kata dia.
Meski begitu, dia memastikan bahwa Adkasi mendukung program-program strategis nasional yang kini tengah dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dampaknya terasa hingga masyarakat. Contohnya, kata dia, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga program ketahanan pangan, ketahanan energi.
Respons DPR
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sempat menanggapi keluhan Bupati Situbondo yang daerahnya mengalami bencana banjir, dengan kondisi anggaran yang terbatas karena TKD dipangkas oleh pemerintah pusat. Misbakhun menekankan perlakuan kebijakan TKD bagi daerah yang mengalami bencana harus sama antara satu dengan yang lainnya.
"Jangan sampai kemudian merasa suatu daerah lebih diistimewakan dengan daerah yang lain," kata Misbakhun dalam audiensi tersebut.
Dia mengatakan bahwa tragedi bencana adalah keprihatinan dan situasi yang harus diberi perhatian. Untuk itu, dia memastikan Komisi XI DPR akan menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan TKD bagi daerah yang terkena bencana.
(fca/fca)
