Jakarta, CNBC Indonesia - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan penjatuhan sanksi terhadap seorang Senator Kamboja, Kok An, atas tuduhan penggunaan pengaruh politik dan koneksinya untuk melindungi jaringan operator penipuan (scam) internasional.
Mengutip Al Jazeera pada Kamis (23/04/2026), Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa tindakan tegas ini diambil terhadap An beserta 28 individu dan entitas di dalam jaringannya. Kelompok ini dituding telah memikat warga negara AS untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar melalui berbagai skema penipuan yang terorganisir.
Pihak departemen menjelaskan dalam pernyataan resminya bahwa para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menjerat korban yang tidak menaruh curiga melalui platform digital.
"Dengan menggunakan iming-iming persahabatan atau hubungan romantis, para penipu ini membujuk warga Amerika yang rentan untuk mentransfer tabungan mereka dalam bentuk aset digital dengan menjanjikan peluang investasi dan imbal hasil yang tinggi, hanya untuk kemudian mencuri dana tersebut secara terang-terangan," tulis Departemen Keuangan AS dalam pernyataan resminya.
Pusat-pusat penipuan ini dilaporkan telah menjamur di seluruh Asia Tenggara sejak pandemi Covid-19 pada awal 2020-an, ketika pusat hiburan seperti kasino kesulitan beroperasi akibat merosotnya sektor pariwisata. Kondisi tersebut memicu pergeseran operasional ke skema digital yang menipu orang-orang di seluruh dunia.
Selain kerugian materi, para ahli hak asasi manusia juga menyoroti tren operasi penipuan yang memikat pekerja lintas batas negara dan memaksa mereka bekerja sebagai penipu di kompleks-kompleks yang terisolasi. Estimasi PBB menunjukkan bahwa sebanyak 300.000 orang mungkin terjerat dalam industri ini di seluruh kawasan, bahkan beberapa di antaranya bekerja tanpa persetujuan mereka atau karena paksaan.
Departemen Kehakiman AS memaparkan bagaimana beberapa korban dipancing ke Thailand dengan prospek pekerjaan, namun kemudian diperdagangkan melintasi perbatasan ke Myanmar atau Kamboja. Treasury menuduh An mengoperasikan pusat penipuan dari kasino dan taman perkantoran yang telah dimodifikasi untuk aktivitas ilegal tersebut.
Meskipun parlemen Kamboja baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang dimaksudkan untuk membantu memerangi penipuan siber di bawah tekanan internasional, beberapa perusahaan penipuan diduga memiliki koneksi kuat dengan tokoh-tokoh politik dan bisnis.
Menanggapi hal tersebut, Jaksa AS Jeanine Pirro menegaskan bahwa tidak akan ada ruang bagi para pelaku kriminal ini untuk bersembunyi dari jeratan hukum.
"Para penipu yang menargetkan warga Amerika dari luar negeri mungkin percaya bahwa mereka tidak dapat dijangkau. Tim kami bekerja untuk memastikan bahwa para penjahat ini tidak dapat beroperasi dengan impunitas, di mana pun mereka tinggal di dunia ini," tegas Pirro dalam pernyataan tertulisnya.
Tindakan ini menyusul langkah AS sebelumnya pada September yang menyasar 20 perusahaan yang dituduh memfasilitasi pusat penipuan di negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa pemberantasan jaringan penipuan global ini merupakan fokus utama dari pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Donald Trump.
"Menghilangkan penipuan adalah prioritas utama bagi Pemerintahan Trump. Departemen Keuangan akan terus menargetkan para penipu dan pusat-pusat penipuan yang mencuri miliaran dolar dari warga Amerika yang pekerja keras, tidak peduli di mana mereka beroperasi atau seberapa baik koneksi yang mereka miliki," pungkas Bessent.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
