Jakarta, CNBC Indonesia-Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal RI tetap terjaga kendati harga minyak mentah Indonesia atau ICP bergerak di atas asumsi awal.
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi dasar ICP sebesar US$ 70 per barel dengan target defisit 2,68%terhadap PDB. Selain itu, harga BBM subsidi seperti solar dan Pertalite sudah dipatok masing-masing Rp 6.800 dan Rp 10.800 per liter.
Namun, akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak dunia. Juda mencatat, rata-rata ICP sejak awal April telah mencapai US$ 77,8 per barel dan kini bergerak di kisaran US$79 hingga US$ 80.
"Januari sampai 8 April itu rata-rata US$77,8/barrel. Mungkin kalau tanggal sekarang ini memang sudah naik antara 79, 80 sekitar itu. Artinya apa?Ada kelebihan atau kelampauan dari asumsi yang US$ 70/barel," ujar Juda dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).
Menanggapi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah memutuskan untuk menahan harga BBM subsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Namun, konsekuensinya adalah beban subsidi energi yang meningkat.
"Harga BBM yang disubsidi tidak naik. Harganya tetap. Tentu saja kalau harga tetap, harga keekonomiannya naik, tentu saja subsidinya membengkak," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, defisit APBN berpotensi menembus batas 3% terhadap PDB jika dibiarkan tanpa langkah penyesuaian. Terutama, jika harga minyak rata-rata sepanjang tahun menyentuh US$ 100 per barel.
Maka dari itu, Juda menjelaskan pemerintah menempuh langkah penajaman anggaran atau refocusing. Dengan demikian, APBN akan tetap aman dan kondisi perekonomian RI tetap kuat. Pada saat yang sama kantong rakyat yang tergambar dari daya beli tidak tertekan.
"Jadi pertama, daya beli masyarakat ini harus dijaga. Caranya? Caranya inflasinya tidak naik, harga BBM yang kalau dinaikkan bisa kemana-mana, itu dijaga tetap. Subsidinya membengkak, tentu saja harus mengorbankan pengeluaran yang lain. Oleh sebab itu dilakukan refocusing," ujarnya.
Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan relokasi atau pengalihan anggaran belanja ini dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial.
"Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra," paparnya.
Airlangga menegaskan, pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran yang nilainya akan berada pada rentang Rp 121,2 triliun sampai dengan Rp 130,2 triliun.
"Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun," ungkap Airlangga.
(mij/mij)
Add
as a preferred
source on Google
