Jakarta -
Gubernur Banten Andra Soni menjadi narasumber praktik baik program pengentasan kemiskinan pada Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, hari ini.
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten. Dirinya juga memaparkan pengalaman pribadi bagaimana pemberdayaan melalui pendidikan berdampak pada pemberdayaan terhadap yang lain.
"Apa yang kami lakukan adalah arahan dari pemerintah. Salah satunya melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, merupakan prinsip yang harus kita kerjakan bersama," kata Andra Soni dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Andra Soni, sebelumnya perhatian terhadap desa kurang hingga akses terhambat. Hal itu menyebabkan terjadi perlambatan pada berbagai bidang termasuk ekonomi dan pendidikan.
"Sehingga Pemprov Banten juga bertanggung jawab dalam pembangunan jalan desa. Membantu infrastruktur kehidupan desa," tambah Andra Soni.
Andra Soni berharap Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) mampu meningkatkan perekonomian dan produktivitas desa, khususnya sektor pertanian. Langkah itu diharapkan mampu mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten. Melihat posisi lokasi wilayah dan potensi yang dimiliki, dia pun optimis PDRB Provinsi Banten lebih ditingkatkan.
"Perekonomian Provinsi Banten tahun 2025 tumbuh solid sebesar 5,37 persen (YoY), dengan PDRB atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp 936,20 triliun," ucapnya.
Andra Soni mengungkapkan saat ini, Pemprov Banten fokus dalam pelaksanaan Sekolah Gratis untuk tingkat SMA, SMK, dan SKh.
"Pada tahun 2026, akan dikembangkan ke sekolah Madrasah Aliyah setingkat SMA/SMK," ucapnya.
Dia mengakui, selama ini ada keraguan untuk ke Madrasah Aliyah terkait dengan kewenangan. Menurutnya, gubernur dan pemerintah provinsi merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sehingga gubernur atau pemerintah provinsi bisa intervensi ke sekolah madrasah yang merupakan kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia.
"Mudah-mudahan BPK, pemeriksa dan sebagainya juga punya pemahaman yang sama," ungkap Andra Soni.
Untuk Sekolah Gratis, saat ini, sudah membiayai 60.705 ribu anak Banten yang tidak diterima di sekolah negeri. Program ini menjalin kerja sama dengan 801 sekolah swasta di tingkatan SMA, SMK, dan SKh.
"Anggarannya kurang lebih Rp 165 miliar untuk satu angkatan. Jadi tahun ini anggarannya akan naik lagi," jelasnya Andra Soni.
"Bahwa keberpihakan kepada pengentasan kemiskinan salah satunya melalui pembangunan jalan-jalan desa dan sekolah gratis. Harapan kami kolaborasi dengan Pemerintah Pusat bisa berjalan dengan baik, kita mengoptimalkan pemberdayaan," sambungnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengatakan kemiskinan masih menjadi tantangan mendasar. Ditandai dengan menurunnya kelas menengah dan meningkatkan secara signifikan masyarakat rentan miskin.
"Hal ini menandakan tidak kokohnya perekonomian kelas menengah," ungkapnya.
Menurutnya, goncangan ekonomi bisa dengan mudah mendorong kelompok rentan ke kemiskinan. Sementara salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah belanja kelas menengah.
Cak Imin juga mengingatkan Inpres Nomor 8 tahun 2025 untuk pengentasan kemiskinan. Juga target 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan target angka kemiskinan sebesar 5 persen pada tahun 2029. Menurutnya, dalam program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial saja tidak cukup.
"Perlu pemberdayaan sosial," ucapnya.
Cak Imin juga memaparkan delapan langkah paket kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat yang meliputi miskin ekstrem pasti kerja, 10 ribu hunian pekerja, penghapusan piutang iuran jaminan kesehatan, SMK go global, pasar 101 malam, renovasi dan rehabilitasi pesantren, reformasi agraria untuk orang miskin, serta percepatan pemulihan pasca bencana Aceh dan Sumatera.
"Pemerintah daerah berperan strategis sebagai motor penggerak pengentasan kemiskinan daerah. Pemda yang berhasil menurunkan kemiskinan akan mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan," tutupnya.
Sebagai informasi diskusi panel dipandu Frisca Clarissa dengan narasumber Andra Soni, Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PMK Leontinus Alpha Edison, Sekretaris Satgas Konvergensi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Niken Ariati, serta dari Yayasan Tsu Tji Andri Manongko.
(adv/akd)
