Jakarta,CNBC Indonesia - PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) melakukan kontrak pengadaan sekitar 105.000 unit kendaraan niaga berupa pikap dan truk impor buatan pabrikan otomotif India untuk keperluan program Kopdes Merah Putih.
Sebanyak 35.000 unit dipasok oleh Mahindra & Mahindra (Mahindra), sedangkan 70.000 unit lainnya oleh Tata Motors lewat PT Tata Motors Distribusi Indonesia.
Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengakui, nilai total kontrak pengadaan itu mencapai Rp24,66 triliun. Nilai ini jauh lebih murah 50% bila menggunakan produk dalam negeri.
Unit pikap yang diimpor sudah tiba sebanyak 200 unit ke Tanah Air dan sudah didistribusikan ke Kopdes Merah Putih. Rencananya pada pekan depan akan tiba lagi 400 unit pikap. Dan sampai akhir bulan Februari akan tiba 1.000 unit.
Kenyataan ini terus menuai protes dari kalangan industri di dalam negeri, salah satunya dari Kadin Indonesia mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan impor 105.000 itu.
Membunuh Industri dan Tak Sesuai Visi Presiden Prabowo
Kadin Indonesia menilai impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dinilai dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan sama sekali bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah. Selain itu, industri otomotif nasional menyatakan sanggup menyediakan mobil pikap yang dibutuhkan Kopdes Merah Putih.
"Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga," kata Wakil Ketua Umum Kadin (WKU) Bidang Industri Saleh Husin dikutip Senin (23/02/2026).
Selain tidak sesuai dengan visi dan program kerja Presiden, menurut Saleh Husin yang juga mantan Menteri Perindustrian itu, perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan Kopdes Merah Putih.
Saleh Husin mengatakan target laju pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo hanya bisa dicapai jika industri dalam negeri bertumbuh. Presiden berulang kali menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk memperbesar nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Banyak sekali multiplier effect dari industri, termasuk industri otomotif yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.
"Seharusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden tersebut bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada," kata Saleh Husin.
Ia bilang impor kendaraan dalam bentuk utuh (CBU) berdampak luas terhadap industri otomotif dalam negeri yang sudah dibangun. Saleh menjelaskan, Industri komponen otomotif yang merupakan backward linkage industri perakitan kendaraan bermotor akan terpukul. Kondisi ini mengancam keberlanjutan produksi mobil di dalam negeri. Industri komponen otomotif -seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga elektronik- sangat menentukan kekuatan rantai pasok industri otomotif.
"Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian. Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah," katanya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo dalam 17 program prioritas dan delapan agenda prioritas menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk membuka lapangan kerja dan mewujudkan keadilan ekonomi.
Program hilirisasi dan industrialisasi diyakini mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memberikan efek ganda terhadap perekonomian. Lewat hilirisasi dan industrialisasi terjadi transfer teknologi dan pengembangan SDM lokal.
Indonesia selama ini aktif, bahkan melakukan roadshow ke berbagai negara, mengundang investasi asing untuk membangun industri di Indonesia, termasuk di industri otomotif. Karena itu, industri yang sudah dibangun di dalam negeri perlu dijaga dengan regulasi yang baik.
"Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh," jelas Saleh.
Industri Lokal Mampu & Sinkronisasi Kementerian
Sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri. Total kapasitas produksi pikap nasional bahkan mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun, yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Mayoritas kendaraan yang diproduksi merupakan tipe penggerak 4x2 dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40% dan didukung jaringan layanan purna jual yang luas. Untuk tipe 4x4, industri dalam negeri juga mampu memproduksi, namun memerlukan waktu persiapan.
Para pelaku industri otomotif dalam negeri berharap pemerintah memberi kesempatan kepada industri nasional agar dapat berpartisipasi memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri otomotif dalam negeri.
Kebijakan impor kendaraan bermotor yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), kata Saleh, perlu diselaraskan dengan mandat industrialisasi yang diemban Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Sinkronisasi dua kementerian ini menjadi krusial agar agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun industri dalam negeri tidak tergerus oleh kebijakan yang terlalu longgar di sektor perdagangan.
(hoi/hoi)
Add
as a preferred
source on Google
