Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan penyesuaian sejumlah target pembangunan infrastruktur pada 2026 menyusul adanya pergeseran anggaran di internal kementerian. Nilainya tidak kecil, mencapai Rp 6,85 triliun yang dialihkan ke rincian output khusus. Dampaknya, komposisi pekerjaan di berbagai sektor ikut berubah.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menuturkan langkah ini merupakan bagian dari strategi penajaman prioritas belanja agar program yang dianggap paling mendesak tetap berjalan.
"Dalam rangka penajaman prioritas dan optimalisasi pengelolaan anggaran tahun anggaran 2026, Kementerian PU telah melakukan revisi DIPA akibat pergeseran anggaran ke rincian output khusus atau RO khusus sebesar Rp 6,85 triliun dengan mengubah komposisi target output di sejumlah kegiatan," ujar Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (4/2/2026).
Perubahan paling terasa terlihat pada sektor sumber daya air. Menurut Dody, beberapa indikator fisik memang harus disesuaikan mengikuti kemampuan anggaran terbaru.
"Bidang Sumber Daya Air, terjadi perubahan pada rehabilitasi jaringan irigasi dari seluas 197.000 hektar menjadi 86.000 hektar, pengendalian banjir dari semula 82 kilometer menjadi 72 kilometer, pengamanan pantai berkurang menjadi 77 kilometer, dan penyediaan air baku menjadi 200 liter per detik," jelasnya.
Penyesuaian juga merambah sektor jalan dan jembatan yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Meski sebagian target diturunkan, pemerintah mengklaim ada fokus baru pada pekerjaan pemeliharaan agar infrastruktur yang sudah ada tetap berfungsi optimal.
"Pembangunan jalan baru menjadi 102 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan menjadi 1.503 kilometer, pembangunan dan duplikasi jembatan berkurang sedikit menjadi 2.180 meter dari semula 2.188 meter, preservasi jembatan dari semula 93,8 ribu kilometer menjadi 93 ribu kilometer," kata Dody.
Tidak ketinggalan, penggantian jembatan dari sepanjang semula 2,1 kilometer menjadi 1,9 kilometer, lalu pembangunan jembatan gantung menjadi hanya 92 unit dari 105 unit, pembangunan jalan tol dari yang awalnya sejauh 35,72 kilometer menjadi hanya 33,61 kilometer, preservasi rutin jalan kita tingkatkan menjadi 46.100 kilometer dari 46.032 kilometer, dan preservasi rutin jembatan kita tingkatkan dari 472 kilometer menjadi 473 kilometer.
Sektor permukiman dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) juga tidak luput dari koreksi angka. Program-program yang selama ini langsung menyentuh desa dan kawasan padat penduduk mengalami pengurangan lokasi pelaksanaan.
"Pamsimas dari sebanyak 470 lokasi menjadi 410 lokasi, Sanimas dari sebanyak 1.000 lokasi menjadi 917 lokasi, TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) dari 80 lokasi menjadi 63 lokasi, dan PISEW (Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) dari sebanyak 600 lokasi menjadi 319 lokasi," kata Dody.
Kendati demikian, pemerintah berupaya meredam kekhawatiran publik bahwa revisi ini akan memangkas layanan dasar. Dody memastikan target awal, khususnya untuk infrastruktur berbasis masyarakat dan jembatan gantung, tetap menjadi komitmen yang akan dikejar.
"Jadi Insyaallah apa pun yang kami komitmenkan di awal tidak akan berubah kembali terkait dengan infrastruktur berbasis masyarakat maupun jembatan gantung pada Bina Marga," tegasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
