Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan kepemimpinan perempuan yang mampu membawa perubahan di lingkungan pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, perempuan perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, hingga pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ribka saat menjadi narasumber dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema 'Breaking Barriers, Building Impact' yang digelar di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.
Ia mengatakan transformasi menjadi kunci penting dalam melahirkan sosok perempuan pemimpin yang inspiratif dan mampu menjadi penggerak perubahan dalam tata kelola pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan, harus terjadi transformasi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, bagaimana perempuan diberikan tanggung jawab, mempengaruhi sistem, bahkan juga membuat regulasi dan kebijakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).
Ia menyampaikan, dari 552 daerah yang mencakup provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, jumlah perempuan yang menduduki posisi sebagai kepala daerah menunjukkan perkembangan yang positif.
Namun, menurutnya, tantangan kepemimpinan perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga pemerataan kesempatan untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan.
Berdasarkan pengalamannya dalam membangun karier di birokrasi, Ribka menilai semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin besar pula tantangan yang dihadapi perempuan untuk mencapainya.
Karena itu, perempuan perlu memiliki motivasi, perencanaan hidup, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi.
Ia juga mendorong adanya kajian dan riset yang melibatkan lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta LAN untuk mengetahui berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan.
Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi kementerian terkait dalam menyusun kebijakan afirmatif untuk memperkuat kesetaraan gender.
"Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam bentuk riset, ataupun kajian-kajian penelitian birokrasi lainnya. Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki," katanya.
Lebih lanjut, Ribka menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dalam mempercepat transformasi kepemimpinan perempuan. Menurutnya, data yang kuat dapat menjadi dasar dalam menyusun regulasi dan memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
"Kita sering evaluasi terus di mana yang gagal dalam kepemimpinan ini. Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki vision yang transformatif," pungkasnya.
Lihat juga Video: Ipuk Fiestiandani, Perempuan Inovatif Dalam Layanan Masyarakat
(anl/ega)
