Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Program Magang Nasional diperuntukkan untuk sarjana dan diploma yang baru lulus maksimal satu tahun sejak tanggal ijazah diterbitkan. Program ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2025.
Tujuan utama Program Magang Nasional meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan memperluas peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Selama masa pemagangan, peserta diberi uang saku setara dengan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Agar program bisa berjalan dengan optimal dan tepat sasaran diperlukan sinergi dengan perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing. Kementerian perlu memberikan prioritas kepada perguruan tinggi yang selama ini memiliki jumlah mahasiswa yang tergolong besar dan memberlakukan biaya kuliah yang murah serta terjangkau oleh masyarakat luas.
Universitas yang memungut biaya kuliah yang tinggi menurut ukuran masyarakat sebaiknya tidak menjadi prioritas, karena sebagian besar mahasiswanya tentunya dari keluarga mampu yang notabene tidak memiliki persoalan untuk mencari pekerjaan.
Provinsi Banten saat ini memiliki problem ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Apalagi di wilayah Banten Selatan. Masalah pengangguran dengan kriteria berpendidikan jumlahnya cukup besar. Sehingga program magang bergaji UMK di provinsi itu sangat dibutuhkan.
Pemerintah provinsi Banten berserta pemerintah kabupaten dan kota perlu melakukan kerja sama yang berkelanjutan terkait dengan aspek luas program magang dengan perguruan tinggi yang selama sepuluh tahun terakhir memiliki jumlah mahasiswa yang besar dan keanekaragaman jumlah program studi (prodi).
Yang memenuhi kriteria di atas antara lain adalah Universitas Pamulang (Unpam). Universitas yang menjadi favorit masyarakat itu dikenal sebagai kampus yang merakyat. Tercatat memiliki jumlah mahasiswa sekitar 102.000 orang per akhir 2024. Pada tahun kuliah semester ganjil tahun lalu tercatat 28.600 mahasiswa. Sedangkan jumlah mahasiswa baru Unpam semester ganjil 2025 sekarang ini mencapai 25.700-an.
Jumlah tersebut menjadikannya salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia selain Universitas Terbuka (UT). Angka ini didukung oleh 1.814 dosen.
Pengelola Unpam bertekad "melenyapkan" semua penghalang utama agar setiap warga negara dari berbagai lapisan sosial bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Mulai dari penghalang berupa keterbatasan finansial sampai fisik.
Pendidikan tinggi yang murah sehingga bisa diakses siapapun menjadi salah satu visi utama berdirinya Unpam. Namun, sekalipun berbiaya murah, Unpam menjaga mutu perkuliahan sesuai dengan indikator yang digariskan pemerintah. Unpam menyediakan 38 program studi. Seluruh mahasiswa prodi wajib menempuh dan lulus mata kuliah entrepreneurship.
Keniscayaan bagi Unpam untuk meningkatkan kerja sama berbagai bidang dengan Pemprov Banten dan seluruh pemda tingkat dua yang ada di wilayah tersebut. Apalagi Unpam juga memiliki kampus yang tersebar, salah satunya di Kota Serang.
Pemilihan program magang sebaiknya disesuaikan dengan masalah aktual yang dihadapi warga Banten pada saat ini. Yang sering mengemuka di tengah publik adalah masalah ketenagakerjaan beserta aspek luasnya, pengembangan SDM teknologi dan industri.
Kemudian tata kelola pemerintah daerah berbasis platform digital, pengelolaan sampah, pengembangan start up, masalah tata ruang dan perencanaan wilayah, mitigasi bencana terkait bangunan publik dan permukiman, dan masih banyak lagi inisiatif untuk Banten yang sesuai dengan bermacam prodi di Unpam yang telah eksis serta kepakaran para dosen dan guru besarnya.
Keniscayaan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan industri, perguruan tinggi dan lembaga profesi untuk mewujudkan postur SDM yang notabene adalah angkatan kerja yang bisa terserap dengan kebutuhan pasar ketenagakerjaan. Perlu kerja sama antara pemda dan perguruan tinggi untuk membuat platform digital ketenagakerjaan yang bisa mengelola portofolio kompetensi warga Banten.
Untuk menghadapi persaingan lapangan kerja dibutuhkan balai latihan kerja (BLK) yang modern yang mampu melatih angkatan kerja dengan kompetensi terkini sesuai dengan era Industri 4.0. Saat ini Banten telah memiliki Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Serang. Balai ini perlu dikembangkan dengan berbagai latihan jenis pekerjaan yang lebih beragam dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
Modernisasi BLK perlu sinergi antara pemda dan perguruan tinggi dengan cara membangun berbagai simulator jenis-jenis pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha atau industri. Metode simulator bisa melatih atau magang angkatan kerja secara masif dan lebih murah karena tidak menghabiskan material habis pakai. Begitupun waktu kursus bisa lebih fleksibel dan lebih cepat hingga tahap sertifikasi.
Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten pada 2024, dilansir dari BPS memperlihatkan penduduk usia kerja sebanyak 9,39 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja (6,21 juta orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 3,18 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 5,8 juta orang penduduk yang bekerja dan 414,75 ribu orang pengangguran.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 64,44 persen pada Agustus 2023 menjadi 66,17 persen pada Agustus 2024. TPAK sebesar 66,17 persen berarti dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 66 hingga 67 orang yang aktif secara ekonomi, baik mereka yang sedang bekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan.
Pada Agustus 2024, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri. Sekitar 21,53 persen (1,25 juta orang) dari penduduk bekerja di Provinsi Banten bekerja di sektor tersebut. Industri yang banyak berkembang di Banten adalah industri makanan dan minuman.
Lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja berikutnya adalah sektor perdagangan sebesar 20,86 persen (1,21 juta orang) dan sektor pertanian sebesar 13,32 persen (772 ribu orang).
Komposisi penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha jika dilihat berdasarkan daerah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Di pedesaan, lapangan usaha yang paling banyak digeluti adalah sektor pertanian. Sebanyak 40,76 persen atau 529 ribu orang dari penduduk yang bekerja di pedesaan bekerja di sektor pertanian. Sedangkan di perkotaan, sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan sebesar 24,47 persen atau sebanyak 1,1 juta orang.
Persentase penduduk bekerja dengan pendidikan rendah mengalami peningkatan sementara persentase penduduk bekerja berpendidikan menengah dan berpendidikan tinggi menurun. sebagian besar pekerja berpendidikan menengah yaitu sekitar 42,65 persen.
Pekerja berpendidikan tinggi di perkotaan mencapai 15,64 persen. Sementara itu, sebagian besar penduduk bekerja di pedesaan hanya berpendidikan dasar (78,99 persen) dan yang merupakan lulusan perguruan tinggi hanya 3,33 persen.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas penduduk bekerja di pedesaan masih tertinggal dibandingkan dengan perkotaan. TPT penduduk dengan tingkat pendidikan SMK tercatat paling tinggi dibanding tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 11,58 persen. Ke depan pemilihan jurusan pada SMK juga disesuaikan dengan jenis lapangan kerja yang tersedia.
Keniscayaan bagi Banten membenahi program vokasional. Ternyata, usaha untuk menguatkan pendidikan vokasi masih terkendala oleh masalah kekurangan guru produktif.
Guru produktif memiliki peran strategis untuk mengembangkan bakat generasi muda sebagai angkatan kerja yang berdaya saing. Kekurangan guru produktif bisa diatasi dengan kerja sama perguruan tinggi yang berbasis Entrepreneurship.
Jika jumlah guru produktif tercukupi jumlahnya, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah-daerah bisa lebih mudah ditransformasikan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Penerapan status BLUD harus semakin digencarkan, baik di SMK negeri maupun swasta lewat metode teaching factory
Yakni metode pembelajaran praktik dengan alat praktik yang sama dengan industri. Hal ini memungkinkan SMK dan siswa memproduksi barang dan jasa yang sama dengan standar industri.
(miq/miq)
