Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai menyiapkan skema pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merealisasikan proyek jalur kereta api Trans Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Proyek ambisius tersebut diperkirakan membutuhkan investasi mencapai US$25 miliar atau sekitar Rp350 triliun.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan, pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan fiskal negara untuk membiayai proyek berskala besar tersebut. Karena itu, berbagai alternatif pendanaan kini tengah disiapkan, mulai dari keterlibatan sektor swasta hingga menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
"Kita akan tentu harus berinovasi ya. Tidak hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah saja, tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN tentunya," kata Dudy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Rencana pembangunan jalur kereta yang membentang dari ujung utara hingga selatan Pulau Sumatra itu menjadi salah satu proyek transportasi strategis yang tengah dikaji pemerintah. Selain membutuhkan dana jumbo, proyek tersebut juga diproyeksikan menjadi tulang punggung konektivitas logistik di Sumatra.
Dudy menuturkan, pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa menjadi salah satu arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai moda transportasi rel dapat menjadi solusi untuk menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang antardaerah.
"Nah ini kita akan matangkan, kemudian kita akan segera tindaklanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden, untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien, khususnya di luar Jawa," ujarnya.
Perbaikan jalur rel kereta api lintas Medan - Binjai dampak dari banjir longsor di Sumatra Utara. (Dok. KAI) Foto: Perbaikan jalur rel kereta api lintas Medan - Binjai dampak dari banjir longsor di Sumatra Utara. (Dok. KAI)
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin mengatakan, pengembangan jaringan kereta lintas Sumatra menjadi salah satu prioritas jangka panjang perusahaan bersama pemerintah.
"Berdasarkan arahan dari Pak Presiden, itu untuk melakukan pengembangan jaringan di Pulau Sumatra, yaitu bagaimana kita menghubungkan antara Banda Aceh dengan Bandar Lampung," kata Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Adapun saat ini jalur kereta api di Sumatra masih belum tersambung secara utuh, dari ujung utara hingga selatan pulau. Operasional kereta masih berjalan dalam beberapa segmen yang terpisah sehingga belum membentuk satu koridor terintegrasi.
"Kalau kita lihat yang existing sekarang itu hanya sepotong-sepotong dari Bandar Lampung itu sampai Palembang gitu ya. Kemudian dari Bandar Lampung itu sampai Lubuk Linggau. Kemudian dari Medan juga sedikit ya. Dari Padang juga sedikit," ujarnya.
Berdasarkan roadmap pengembangan yang dipaparkannya, tahap awal akan difokuskan pada penyambungan jalur di wilayah Sumatra bagian utara. Prioritas pertama adalah menghubungkan Banda Aceh dengan Besitang, Sumatra Utara, yang selama ini masih terputus.
"Nah prioritas kita yang pertama itu adalah menghubungkan antara Banda Aceh dengan Besitang, itu totalnya sekitar 478 km. Ini DED (Detail Engineering Design)-nya kita lagi bikin ya," ungkap Bobby.
Dalam dokumen pengembangan jaringan yang dipaparkannya juga, proyek Banda Aceh-Besitang menjadi bagian dari program reaktivasi jalur mati di Sumatra. Jalur tersebut mencakup lintasan Banda Aceh-Sigli sepanjang sekitar 80 kilometer (km) dan Sigli-Bireuen-Lhokseumawe-Besitang sepanjang kurang lebih 398 km, sehingga total mencapai sekitar 478 km.
Selain Aceh dan Sumatra Utara, KAI juga menyiapkan reaktivasi sejumlah jalur lama di Sumatra Barat. Di antaranya ruas Naras-Sungai Limau, Kayu Tanam-Padang Panjang-Bukittinggi-Limbanang, Muarakalaban-Sawahlunto, Padangpanjang-Batubalik, Batubalik-Solok, hingga Solok-Muarakalaban. Total jalur yang direncanakan direaktivasi di Sumatra Barat mencapai sekitar 248,5 km.
Tak hanya menghidupkan kembali jalur lama, KAI juga memasukkan sejumlah pembangunan jalur baru yang telah tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS). Beberapa koridor yang direncanakan antara lain Rantau Prapat-Dumai, Duri-Pekanbaru, Pekanbaru-Rengat, Rengat-Jambi, Kertapati-Tarahan-Bakauheni, hingga Lubuklinggau-Bengkulu dengan total panjang sekitar 1.110 km.
Untuk mendukung logistik nasional, KAI juga menyiapkan pengembangan jalur angkutan batu bara Tanjung Enim Baru-Tarahan II. Proyek ini mencakup pembangunan jalur baru dan peningkatan kapasitas lintasan eksisting dengan total panjang sekitar 313 km.
(wur)
Add
as a preferred
source on Google
