PDI Perjuangan menegaskan konsep koalisi permanen tak ada dalam sistem presidensial. PDIP menilai koalisi permanen tak pernah ada dalam sejarah politik Indonesia.
"Dalam sejarah politik Indonesia, kalau kita perhatikan, belum pernah terjadi koalisi permanen. Yang ada adalah kalau PDI Perjuangan, kami menyebut itu ya kerja sama antarpartai," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira dalam konferensi pers seusai Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu mengatakan konsep koalisi secara teoritis lebih dikenal dalam sistem parlementer. Sedangkan, kata dia, dalam sistem presidensial, partai politik cenderung membangun kerja sama tanpa terikat dalam koalisi permanen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Textbook koalisi itu hanya ada di dalam sistem parlementer. Kalau dicek di mana saja, yang ada itu hanya di sistem parlementer, yang namanya koalisi itu. Sementara di sistem presidensial multipartai, ya orang berupaya untuk bekerja sama," jelasnya.
Menurut dia, wacana pembentukan koalisi permanen merupakan pilihan politik masing-masing pihak. Namun dia menegaskan partainya tak ikut campur dalam wacana tersebut.
"Tapi ya, apakah apa yang dimaksudkan dengan koalisi permanen? Apakah untuk selama-lamanya? Mungkin keinginan para politisi, ya silakan. Tapi kan kita tidak ikut campur soal itu," ujarnya.
"PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan dan kami ya memposisikan diri sebagai partai penyeimbang tadi. Tidak menyebut diri sebagai partai oposisi. Itu poin, sikap PDI Perjuangan di dalam sistem politik yang berjalan saat ini, dan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pegang sebagai dasar negara kita," imbuh dia.
Sebelumnya, wacana koalisi permanen mulanya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Wacana tersebut juga menjadi salah satu poin yang disepakati dalam Rapimnas Golkar.
"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).
Bahlil menjelaskan alasan pembentukan koalisi permanen, yakni untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Golkar ingin ada stabilitas politik selama proses pemerintahan berjalan.
"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," ujar Bahlil.
(amw/maa)
