Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan transisi energi. Selain itu, dengan hutan tropis dan mangrove yang melimpah, pemerintah juga dapat membentuk ekosistem perdagangan karbon sebagai modal utama untuk menarik investasi yang berkelanjutan.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menuturkan, Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$ 230 miliar untuk melangsungkan transisi energi, termasuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Bila dirinci, Indonesia membutuhkan dana sekitar US$ 130 miliar untuk pengembangan 70 gigawatt (GW) pembangkit baru, di mana 52 GW tersebut berasal dari energi terbarukan.
"Tetapi karena Indonesia baru saja mengumumkan keinginan untuk membangun 100 gigawatt PLT Surya kita butuhkan lagi tambahan US$ 100 miliar. Karena PLT Surya itu dibarengi juga dengan backup baterai. Nah ini US$ 230 miliar yang kita butuhkan investasi maupun pembiayaannya," ungkap dia dalam Ekoniklim Talkshow 2026 dengan tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan" di Wisma Habibie Ainun beberapa waktu lalu.
Dirinya bilang, pendanaan sebesar itu tidak mungkin hanya mengandalkan negara, PLN, ataupun BUMN. Maka dari itu, diperlukan dukungan investasi dari pihak swasta, baik dari domestik maupun luar negeri.
Di samping itu, Eddy menceritakan bahwa dirinya baru saja kembali dari London Climate Action Week dan bertemu sejumlah perwakilan lembaga keuangan internasional, di mana mereka menunjukkan ketertarikannya membiayai proyek energi terbarukan di Tanah Air. Mengingat, terdapat proyek energi terbarukan berkapasitas 1 GW yang telah siap didanai jika regulasi dan skema kerja samanya rampung.
"Tetapi teman-teman dari lembaga keuangan juga mengatakan Pak Eddy, kita ada berbagai masalah yang harus kita tangani. Apa saja masalahnya, saya tanya. Satu, legal certainty itu jadi masalah. Dua, policy consistency itu jadi masalah. Tiga, proses perizinan yang panjang, berlapis-lapis itu juga jadi masalah. Yang terakhir adalah masalah incentive yang diberikan," jelasnya.
Eddy melanjutkan, pada dasarnya investasi jumbo di sektor energi bersih harus memberikan manfaat langsung bagi industri nasional maupun tenaga kerja di Indonesia. Dalam konteks ini, konsep green jobs dan green industries tidak boleh hanya dijadikan sebagai slogan, tetapi sebagai wujud nyata dari transisi energi.
"Dengan kata lain, pesta transisi energi harus menjadi milik anak bangsa. Kurang lebih seperti itu. Transisi energi itu melahirkan manfaat yang kita tidak duga sebelumnya. Apa itu namanya? Ekonomi karbon, kita baru saja menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 110 Tahun 2025. Di mana aturan mengenai perdagangan karbon dikuatkan di sana," terang dia.
Lebih lanjut, dengan kekayaan hutan tropis dan mangrove yang melimpah, Indonesia diyakini mampu menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi. Nantinya, kredit karbon tersebut dapat diperdagangkan di pasar global seiring dengan diluncurkannya Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK).
"Jadi ada peluang dan potensi yang besar dan saya ingin menyiarkannya ke kalangan investor internasional bahwa Indonesia is ready for business and we have the ecosystem in place," ungkap dia.
Tak hanya itu, Eddy juga menjelaskan, terdapat tiga prioritas transisi energi nasional. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu meningkatkan elektrifikasi, terutama pada sektor transportasi publik, industri, dan rumah tangga, termasuk mendorong penggantian LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik untuk mengurangi impor dan subsidi energi.
Selanjutnya dalam jangka menengah, Indonesia didorong untuk memperkuat pengembangan bioenergi melalui peningkatan bauran biodiesel dan bioetanol dengan memanfaatkan lahan terdegradasi yang tidak produktif.
Sementara dalam jangka panjang, Eddy menilai Indonesia perlu untuk memulai pengembangan energi baru seperti hidrogen dan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai sumber listrik bersih berkapasitas besar yang mampu menopang kebutuhan energi nasional.
"Mungkin transisi energi merupakan suatu keniscayaan. Kita tidak bisa kemudian menafikan transisi energi. Tadi ada berita buruknya, ini sekarang berita baiknya energi transisi merupakan global movement, sudah merupakan gerakan yang mendunia saat ini. Biaya investasi di sektor energi jauh lebih murah sekarang dibandingkan 5-10 tahun yang lalu dan komitmen Indonesia untuk melaksanakan transisi energi itu sangat kuat," tandas dia.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
