Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meneken pakta integritas sekaligus pencanangan pembangunan Zona Integritas. Katanya, upaya ini dilakukan untuk menciptakan pemerintahan bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih.
"Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja tahun 2026," kata Yusril kepada wartawan seusai penandatanganan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menerangkan penandatangan dilakukan sebagai cara kementerian memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pencanangan ini dihadiri Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, MenPANRB (PANRB) Rini Widyantini, hingga Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih.
"Pencanangan dan sekaligus penandatanganan zona integritas ini sangat penting untuk membangun komitmen bersama bagi seluruh jajaran Kemenko dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembankan kepada kami semua," ucapnya.
"Yaitu tentu menciptakan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, bebas dari nepotisme, bebas dari penyimpangan, bebas dari hal-hal yang negatif lainnya," sambungnya.
Dalam pencanangan itu, Yusril menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerintah wajib bekerja dengan benar. Dia meminta seluruhnya untuk berkomitmen dalam menjalani pekerjaannya.
"Dan pencanangan komitmen di awal tahun 2026 ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali seluruh jajaran bahwa kita seluruh Aparatur Sipil Negara, seluruh penyelenggara negara, berkewajiban untuk bekerja dengan seksama, sungguh-sungguh, melaksanakan program-program pemerintah yang dituangkan dalam program Asta Cita Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ungkapnya.
(tsy/isa)
