Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kesehatan mendorong transformasi di dalam BPJS Kesehatan. Hal ini ditegaskan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Economic Update 2026, CNBC Indonesia.
Budi Gunadi menilai BPJS Kesehatan idealnya mengcover 60-80% belanja kesehatan agar inflasi kesehatan tidak naik tinggi sementara saat ini baru mencapai 20%.
"Karena dia (BPJS Kesehatan) memiliki negotiating power agar inflasi kesehatan tidak naik. Di seluruh dunia inflasi kesehatan naik lebih tinggi dari GDP growth (pertumbuhan PDB)," kata Menkes Budi Gunadi.
Inflasi ini, katanya, sulit ditekan tanpa asuransi kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, dia memandang keuangan BPJS Kesehatan harus diperkuat. Pemerintah sudah menyuntikan dana Rp 20 triliun dan tahun depan, pemerintah akan kembali menyuntikan dana ke BPJS Kesehatan.
"Tahun ini, pemerintah sudah setuju menginjeksi Rp 20 triliun. Tahun depan, nanti akan kita tambahkan lagi tapi ini harus kita hitung sustainability-nya," paparnya.
Kemenkes pun mendorong penguatan tata kelola BPJS Kesehatan dengan konsep gotong royong terkait premi.
Budi Gunadi pun meminta kepada orang kaya untuk bisa membayar iuran atau premi lebih mahal dibandingkan dengan masyarakat biasa, agar prinsip gotong royong dalam BPJS Kesehatan bisa terpenuhi.
"Memang yang lebih kaya harus bayar premi lebih mahal dibandingkan yang miskin, supaya bisa terjadi efek gotong royongnya, ya sama lah dengan pajak, yang kaya bayar pajaknya lebih," kata Budi.
Menkes menegaskan sistem perlindungan atau klaim pada BPJS Kesehatan tidak akan membeda-bedakan golongan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, di mana semua masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak.
"Itu sebabnya nanti kita akan tata lagi BPJS Kesehatan, karena masih banyak orang yang salah berpikir bahwa BPJS itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sebenarnga enggak ada gitu, BPJS Kesehatam itu bener-bener cover 280 juta rakyat Indonesia secara adil. Jadi siapapun, dia kaya atau miskin, kalau dia jatuh kondisi yang gak sehat, dia gak akan jatuh miskin untuk belanja kesehatan karena ada yang cover," tegasnya.
Budi Gunadi kembali menegaskan masyarakat yang kurang mampu atau yang berada di golongan desil bawah harus mendapatkan pelayanam kesehatan yang baik, sedangkan yang lebih kaya bisa membantu dengan membayar premi lebih.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
