Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui masih ada guru madrasah non-ASN yang belum menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Nasaruddin mengatakan hal tersebut disebabkan sebagian guru tak hadir saat proses verifikasi data jelang pencairan.
Hal itu disampaikan Nasaruddin saat rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Mulanya, anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan saat ini masih ada 334 guru di Probolinggo yang belum menerima TPP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang baru dibayarkan pada 2025 dan mayoritas di daerah sudah menyelesaikan. Namun di Kabupaten Probolinggo masih terdapat 334 guru madrasah non-ASN yang belum menerima haknya sampai hari ini," ujar Dini.
"Permasalahannya bukan karena guru-guru ini tidak berhak, namun permasalahannya ada pada pemberkasan," sambungnya.
Menurutnya, para guru diminta melakukan pemberkasan secara berulang, bahkan hingga empat sampai lima kali. Kondisi tersebut membuat banyak guru merasa lelah dan kehilangan harapan untuk bisa mendapatkan hak keuangannya.
"Pemberkasan pertama mereka datang dengan semangat dan harapan. Pemberkasan kedua, ketiga, mereka masih semangat dan berusaha untuk mengerjakan," kata Dini.
"Namun, ketika sampai pada pemberkasan keempat, kelima, dan seterusnya, banyak guru yang akhirnya putus asa, merasa haknya tidak akan pernah dibayarkan," sambungnya.
Dini menekankan setiap proses pemberkasan muncul biaya tambahan yang dibebankan ke guru. Menurutnya, hal itu menjadi beban tambahan bagi guru madrasah non-ASN yang penghasilannya sangat terbatas.
Menanggapi itu, Nasaruddin mengakui masih ada yang belum mendapatkan TPP. Dia mengatakan penyaluran TPP mulai dilakukan pada 2025.
"Memang ada yang pada saat dilakukan verifikasi, yang bersangkutan tidak datang. Padahal itu kan persyaratannya harus tawajjuh di situ ya," ujar Nasaruddin.
Namun Nasaruddin menegaskan jumlah guru yang belum menerima TPP tak mencapai 334 orang. Dia menyebut jumlahnya telah berkurang.
"Terkait Probolinggo ya. Jadi saya kira Probolinggo data terakhir sudah tidak seperti yang disampaikan, Ibu. Sudah ada perkembangan loh, Bu. Yang data per Desember terakhir ini di kami. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu, kita punya data terakhir sudah ada koordinasi dengan Kanwil barusan ini," kata Nasaruddin.
Meski begitu, dia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan menjamin hak guru tetap dipenuhi.
"Percayalah, ini menjadi PR kami. Yang terpenting adalah realisasinya," tuturnya.
Saksikan Live detikSore:
(amw/isa)
