Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi terkait anggaran serta berbagai isu lainnya. Dalam rapat itu, anggota Komisi V DPR Sudjatmiko sempat mencecar Menhub perihal bantuan presiden atau banpres senilai Rp 4 triliun yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi perlintasan sebidang kereta buntut kecelakaan kereta di Bekasi Timur.
"Publik menanyakan ini Menhub mendapatkan dana Rp 4 triliun," kata Sudjatmiko saat rapat kerja di Komisi V DPR, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia mempertanyakan apakah dana Rp 4 triliun itu sekarang sudah masukk ke dalam anggaran Kementerian Perhubungan. Dia menyebut dana itu penting untuk langsung dipakai membenahi perlintasan sebidang.
"Maksudnya dana Rp 4 triliun yang kemarin itu masuk nggak di tempat bapak? Karena kita tahu pak kereta ini angkutan publik yang diminati, kemarin libur panjang orang juga banyak yang naik kereta, tapi kita faktor keamanan dan keselamatan ini kurang," ucap Sudjatmiko.
Dia pun meminta agar Menhub melakukan pengecekan terkait banpres tersebut. Jangan sampai, kata dia, dana dari Presiden Prabowo itu tidak masuk ke dalam anggaran Kemenhub di 2026.
"Nah ini coba diatur jangan sampai Rp 4 triliun yang sudah disiapkan oleh banpres tidak bisa masuk di anggaran bapak di 2026," ujar dia.
Respons Menhub
Menhub Dudy lantas menjawab perihal banpres Rp 4 triliun tersebut. Ia memastikan banpres Rp 4 triliun tidak masuk ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Kemenhub 2026.
"Terkait dengan banpres untuk kereta api yang untuk perlintasan kereta api, dapat kami sampaikan alokasi anggaran tidak masuk ke dalam dipa Kemenhub 2026," jawab Menhub Dudy.
Ia mengatakan banpres itu sepenuhnya akan digunakan oleh PT KAI untuk membangun fasilitas pendukung perlintasan sebindang. Nantinya, kata dia, fasilitas itu akan diserahterimakan kepada pemerintah.
"Berdasarkan hasil koordinasi pembahasan penanganan perlintasan sebidang bahwa CapEx untuk pembangunan fasilitas pendukung perlintasan sebidang akan diselenggarakan oleh PT KAI yang selanjutnya asetnya akan diserahkan ke pemerintah, sedangkan untuk OpEx-nya akan dilakukan oleh pemerintah melalui skema I-mobile," tutur Menhub.
Banpres Rp 4 T
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyaknya perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Hal ini disinyalir menjadi salah satu penyebab kecelakaan maut kereta api di Bekasi antara KRL Commuter Line dan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek.
Untuk itu, ia menyatakan akan segera menunjuk pelaksana khusus untuk membenahi perlintasan sebidang, di mana di Pulau Jawa saja terdapat sekitar 1.800 titik. Dalam hal ini, Prabowo akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk pelaksanaan proyek tersebut.
"Nanti pelaksananya kita tunjuk, dan diperhitungkan butuh hampir Rp 4 triliun. Demi keselamatan dan karena kita sangat membutuhkan kereta api, maka perlu dilakukan itu," tegas Prabowo.
Lihat juga Video: AHY Cek Stasiun Bekasi Timur, Soroti Banyaknya Perlintasan Sebidang
(maa/amw)
