Jakarta -
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak institusi Polri berada di bawah kementerian. Elly menilai jika Polri ada di bahwa kementerian maka akan rentan dengan risiko intervensi.
"KSBSI mendukung penuh sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak menempatkan Kepolisian di bawah Kementerian," kata Elly kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Elly berbicara risiko jika Polri berada di bawah kementerian. Menurutunya, Polri akan rawan diintervensi untuk kepentingan politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menempatkan Polri di bawah kementerian berisiko meningkatkan intervensi politik. Yang lebih tepat adalah memperkuat pengawasan eksternal dan transparansi tanpa mengurangi independensi. Fokus kita semestinya pada kinerja dan reformasi internal, sementara koordinasi lintas lembaga bisa dibenahi tanpa mengubah garis komando," ucap dia.
Elly menambahkan bahwa penataan institusi Polri harus dilakukan melalui kajian konstitusi yang matang, bukan berdasarkan keputusan politik jangka pendek.
"Saat ini sudah pas, langsung di bawah Presiden, yang ketika dibutuhkan setiap saat tidak perlu menunggu komando dari kementerian. Ini menyangkut keselamatan bangsa dan negara sehingga harus di bawah perintah langsung presiden," ucapnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menolak Polri di bawah kementerian. Ia mengatakan posisi Polri saat ini sudah ideal dan benar-benar menjadi alat negara.
"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Jenderal Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (26/1).
"Di satu sisi, kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian, kementerian ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya," tambahnya.
(lir/hri)
