Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorong pemerintah dan KAI mempercepat proyek double-double track (DDT) usai insiden kecelakaan kereta di Bekasi. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan dana untuk membenahi jalur kereta.
"Isu soal double-double track (DDT). DDT itu sudah nggak usah nunggu rekomendasi KNKT. Di situ sudah memang perlu pemisahan antara jalur cepat luar kota dengan jalur kereta api dalam kota. Itu sudah kesimpulan, maka dari itu nggak usah ada diskusi sebenarnya, itu sudah langsung oke," ujar Huda saat ditemui wartawan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia menyebut ada sekitar 17 kilometer jalur yang perlu dibenahi. Ia menekankan jalur tersebut harus segera dikerjakan.
"DDT kurang lebih Jakarta sana itu kurang lebih sekitar 17 kiloan. Jadi nggak boleh lagi ada isu nggak ada anggaran, Pak Presiden sudah ngasih Rp 7 T gitu. Rp 7 T saya kira khusus untuk jalur Jabodetabek yang high season ini sudah langsung aja pakai pembangunan DDT untuk memisahkan jalur itu," tutur dia.
Penanganan Perlintasan Sebidang
Selain itu, Huda menanggapi perbincangan soal pihak yang bertanggung jawab mengerjakan perlintasan sebidang mengemuka buntut kecelakaan kereta dan KRL di Stasiun Bekasi. Ia meminta pemerintah pusat mengambil alih pekerjaan tersebut.
Dia awalnya membenarkan memang seharusnya perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab pemkot, pemkab, dan pemprov. Menurutnya, itu bukan tanggung jawab KAI.
"Perlintasan sebidang itu memang mandatnya tidak di KAI. Jadi mandatnya kalau perlintasannya melintasi jalan provinsi, berarti pemprov. Kalau jalurnya kabupaten/kota, pemda kabupaten/kota," kata Huda.
Meski demikian, Huda mengatakan tidak perlu lagi memperdebatkan itu. Ia meminta Kemenhub mengambil alih.
"Tapi kita ingin sudah nggak usah ada itu, saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat, di-takeover. Oleh siapa? Kemenhub," ucap dia.
Dia menegaskan pemda belum tentu mempunyai dana untuk membenahi perlintasan sebidang. Karena itu, menurutnya, pemerintah pusat mengerjakan semua perlintasan sebidang.
"Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, pemda provinsi belum tentu punya duit, betul nggak? Pemda kabupaten/kota belum tentu punya duit gitu. Tantangannya memang berat, kita punya 3.700 perlintasan sebidang seluruh Indonesia, se-Jawa ini hampir 2.500," ujar dia.
Arahan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pemerintah akan memperbaiki semua perlintasan kereta api buntut kecelakaan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan kereta KRL di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Mulanya, Prabowo menyampaikan ada 1.800 titik lintasan seperti di Bekasi yang ada di Pulau Jawa.
"Kemudian, di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun," kata Prabowo di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Prabowo memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki semua lintasan. Kata Prabowo, perbaikan itu mulai adanya pos jaga hingga perlu atau tidaknya dibangun flyover.
"Sekarang sudahlah kita selesaikan semua itu, saya sudah perintahkan kita akan perbaiki semua lintasan tersebut dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover nanti pelaksananya kita tunjuk," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan perbaikan lintasan ini akan memakan biaya kurang lebih Rp 4 triliun. Prabowo menekankan perbaikan harus dilakukan segera.
"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting kita sangat perlu kereta api, sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun kita sekarang lakukan," ujarnya.
Saksikan Live DetikSore :
Tonton juga video "Waka Komisi V DPR Minta Perlintasan Kereta Sebidang Dievaluasi Total!"
(maa/knv)
