Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI mengusulkan agar penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memiliki kewajiban pengabadian di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Adapun hal ini dinilai dapat mendorong pemerataan sumber daya manusia (SDM) terutama tenaga kesehatan dan pendidikan di luar Pulau Jawa.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Anna Mu'awanah mengatakan ketimpangan SDM antara pulau Jawa dan luar Jawa masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, pembangunan fasilitas seperti rumah sakit relatif mudah dilakukan, namun penyediaan tenaga dokter asih menjadi tantangan.
"Rumah sakit mudah Pak dibangun, tetapi tenaga dokternya itu sangat-sangat sulit," ujar Anna dalam Rapat Dengar Pendapat terkait lapotan kinerja BLU Kementerian Keuangan Tahun 2025, Senin(26/5/2026).
Anna mencontohkan, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dokter dan guru yang mengajukan pindah tugas meski sebelumnya telah menandatangani komitmen untuk bertugas minimal 10 tahun di daerah penempatan awal.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sulit tercapai, khususnya di daerah luar Jawa. Maka dari itu, skema LPDP diharapkan dapat diarahkan tidak hanya untuk mencetak SDM unggul, tetapi juga mendukung pemerataan tenaga profesional di daerah 3T.
"Memang IPM kita salah satu faktor untuk mendorong pembangunan misal soal yang dokter, termasuk juga yang anak-anak yang lulusan itu bisa nggak kontrak untuk ke 3T Dan dipantau ya Pak dievaluasi," ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Plt Direktur Utama LPDP, Yon Arsal menjelaskan LPDP tidak hanya berfokus mengirim penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan, tetapi juga memastikan bidang studi yang diambil sesuai kebutuhan strategis pemerintah.
"Jadi kita tidak fokus hanya mengirimkan orang sekolah, tapi juga memilihkan satu sesuai dengan jurusan yang diinginkan oleh pemerintah, lulusannya untuk di bidang-bidang strategis," ujat Yon Arsal.
Ia mengatakan, LPDP juga berupaya menyalurkan para alumni ke sektor-sektor yang memang membutuhkan tenaga ahli sesuai kompetensinya.
Adapun pola tersebut diterapkan melalui kerja sama co-funding dengan sejumlah perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri.
"Sehingga alumni-alumni awardi itu langsung disalurkan ke tempat pekerjaan yang memang sesuai dengan bidang keilmuannya dia dan memperkuat industri dalam negeri," ujarnya.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
