Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara ihwal rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin menerbitkan Obligasi Daerah alias municipal bonds senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027.
Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri memberikan satu syarat bagi pemda bila ingin menerbitkan obligasi negara. Syarat itu ialah mampu melunasi utang sebelum pergantian periode kepemimpinan, alias tidak diwariskan kepada pemimpinan setelahnya.
"Kalau dari Kemendagri, satu saja persyaratannya, yang paling utama bisa membayar di masa jabatannya, dan jangan menjadi beban kepala daerah berikutnya," kata Mendagri di kawasan Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Tito pun mengaku belum mendapatkan informasi langsung terkait rencana penerbitan ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia pun memastikan akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu sebelum penerbitan obligasi itu dilakukan pemprov.
"Ya itu nanti kita kaji dulu, karena obligasi itu kan sama aja dengan berhutang. APBD-nya mampu enggak untuk membayar hutang itu. Jangan sampai menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya," tegas Tito.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah berkomentar soal rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi daerah pada 2027 itu.
Purbaya mengatakan pihaknya belum mengetahui rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, Ia mengaku terheran karena APBD-nya masih cukup banyak.
"Saya belum tahu soal DKI Jakarta mau terbitkan obligasi. Itu ngapain mereka terbitkan obligasi, kan uangnya (APBD) banyak," kata Purbaya saat ditemui wartawan usai sidang kanal debottlenecking, Kamis (23/7/2026).
Ketika ditanya obligasi tersebut akan diterbitkan sebagai instrumen pembiayaan baru, Purbaya juga masih heran karena APBD DKI Jakarta masih cukup banyak yang belum terpakai.
"Kan uangnya banyak. Masih berapa triliun yang belum terpakai," lanjut Purbaya.
Pihaknya juga belum mendapat komunikasi dari Pemprov DKI Jakarta perihal penerbitan obligasi daerah ini. Namun, Purbaya akan menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas penerbitan obligasi ini.
Purbaya juga merespons soal bahaya atau tidaknya penerbitan obligasi tersebut.
"Saya enggak tahu, tapi, nanti saya cek dengan mereka, intinya kalau kredibel dan DKI uangnya banyak sebenarnya enggak bahaya, cuma yang jadi pertanyaan adalah kan uangnya enggak pakai banyak, buat apa?" tutur Purbaya.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
