Jakarta -
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan saat ini kondisi tanah telah mengalami kejenuhan air. Faisal mengatakan hal itu menjadi salah satu faktor utama yang membuat bencana hidrometeorologi lebih mudah terjadi saat hujan lebat.
"Kita ketahui di akhir musim hujan itu kondisi lereng-lereng, itu tanah di lereng itu, lapukan-lapukan itu mengalami kondisi yang sudah jenuh," kata Faisal seusai rapat bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
"Jadi, dengan hujan yang tidak begitu banyak, mungkin hujan sedang atau lebat, itu sudah dapat memicu terjadinya gerakan tanah ya," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faisal menjelaskan curah hujan yang cukup tinggi telah terjadi secara berturut-turut sejak November hingga Januari. Dia mengatakan sungai pun saat ini dalam kondisi tak baik.
"Sungai-sungai yang dilalui itu juga tidak semua dalam kondisi prima ya. Jadi sudah ada sedimentasi di sana, belum sempat dilakukan normalisasi sungai. Sehingga tampang basahnya berkurang. Ketika nanti akan dilalui oleh air dalam jumlah besar, itu kadang-kadang dia akan meluap," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut pulalah yang terjadi di Jabodetabek. Dia mengatakan perlu adanya perubahan untuk mengantisipasi banjir.
"Bahwa di tahun 1930-an, 1940-an, kami memiliki data itu lebih dari dari 1.000 situ yang ada di sekitar Jabodetabek. Situ itu kalau di Jawa Barat situ, Jawa Tengah namanya telaga, Jawa Timur namanya embung. Nah, sekarang kurang dari 200 (situ)," ujarnya.
Faisal menilai kondisi situ yang berkurang memperbesar risiko banjir. Sebab itu, menurutnya, penanganan banjir dan bencana hidrometeorologi harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
"Nah, ini bagaimana, tentunya harus ada penanganan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, hingga nanti ada giant sea wall yang akan dibangun daerah Banten sampai Gresik," jelas dia.
"Ini semua harus terencana secara terpadu dan nanti, menurut rencana Bappenas yang akan mengoordinasi, mengorkestrasi semua kementerian/lembaga untuk dan pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi permasalahan tersebut," imbuh dia.
(amw/idn)
