Jakarta - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan program Komponen Cadangan (Komcad) untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara, dalam ASN, ada di konstitusi negara.
"Sama sekali tidak (militerisasi). Tergantung kacamata-nya, perspektif-nya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang amanahnya ada di konstitusi kita untuk bela negara," ujar Kepala Bakom RI, M Qodari, kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).
Qodari menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang besar.
"Sekali lagi kita bangsa yang besar ya, kita, kita adalah negara kepulauan, kita harus memiliki ketangguhan yang lebih dibandingkan negara lain," katanya.
Qodari juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya, hal itu menyebabkan RI harus memiliki berbagai skenario.
"Memang kita harus punya, iya, dua skenario, tiga skenario, ada plan A, ada plan B. Kita punya TNI, tapi juga kita haris punya komponen cadangan. Apalagi dalam situasi dan dinamika global seperti sekarang ini yang betul-betul sangat dinamis dan kadang-kadang di luar prediksi," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menuntaskan latihan dasar militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) ASN kementerian/lembaga gelombang I tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 Kementerian/Lembaga.
"Peserta latihan dasar kemiliteran komponen cadangan ASN dari 49 kementerian/lembaga Gelombang I tahun anggaran 1.758 orang, terdiri dari pria 1.292 orang, wanita 466 orang. Latsarmil dilaksanakan tanggal 22 April sampai dengan 5 Juni 2026," ujar Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kemhan, Letjen TNI Gabriel Lema, dalam laporannya saat upacara penutupan latihan Komcad di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).
(yld/yld)
