Kota Padang - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan Flyover Padang Lua merupakan solusi yang harus segera diwujudkan untuk mengatasi kemacetan. Dia mendorong percepatan pembangunan Flyover Padang Lua di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar).
"Kita harus mencari solusi konkret. Puluhan tahun persoalan (macet) ini tidak selesai. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terganggu hanya karena kemacetan di Padang Lua," kata Andre, Jumat (5/6/2026).
Hal itu disampaikan Andre dalam rapat koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat (Sumbar) dan sejumlah kepala daerah di Kantor BPJN Sumbar, Padang Timur, Kota Padang. Dia mengatakan flyover tersebut perlu segera diwujudkan untuk mengatasi kemacetan yang telah berlangsung puluhan tahun di salah satu jalur utama penghubung Padang, Bukittinggi, Agam, dan sejumlah daerah lainnya di Sumbar.
Menurutnya, kemacetan yang terjadi tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap arus logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Rakyat tidak butuh konten, rakyat butuh hasil nyata dari para pejabat," kata Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI dalam rapat tersebut.
Rapat dihadiri Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang Hendrialdi, Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Solok Jon Firman Pandu, serta jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait.
Andre mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali membuka peluang penganggaran pembangunan flyover setelah sebelumnya sempat tertunda. Andre menyebut sejumlah pihak, termasuk PT KAI sebagai pemilik lahan pasar pada prinsipnya telah menyatakan dukungan terhadap pembangunan proyek tersebut.
Menurut Andre, kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan harus menjadi prioritas utama. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menghentikan perdebatan yang berlarut-larut dan fokus mencari solusi yang bisa direalisasikan.
"Ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan segelintir pihak. Kita tentu melindungi pedagang Pasar Padang Lua, tetapi kita juga harus memikirkan jutaan masyarakat yang setiap hari melintasi jalur ini," ujar Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Tak Ada Relokasi Pasar
Andre juga meluruskan anggapan bahwa pembangunan flyover akan memindahkan aktivitas Pasar Padang Lua ke lokasi lain. Menurutnya, pedagang yang terdampak nantinya hanya akan ditata ulang dan ditempatkan di area lain yang masih berada dalam kawasan pasar yang sama.
Andre berharap seluruh pihak dapat mempercepat penyelesaian persoalan lahan dan penataan kawasan sehingga pembangunan Flyover Padang Lua dapat segera direalisasikan. Menurutnya, proyek tersebut menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kelancaran transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Sementara itu, Bupati Agam Benny Warlis menyatakan dukungan terhadap upaya penyelesaian kemacetan di Padang Lua. Ia menjelaskan hasil pembahasan sebelumnya menunjukkan pembangunan flyover dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan milik PT KAI tanpa harus memindahkan pasar ke lokasi baru.
"Yang perlu dipahami, tidak ada relokasi pasar ke tempat lain. Pedagang yang terdampak tetap berada dalam kawasan pasar yang sama, hanya dilakukan penataan agar pembangunan flyover bisa berjalan," kata Benny.
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai kajian teknis terkait pembangunan Flyover Padang Lua, termasuk pemanfaatan lahan PT KAI sebagai lokasi utama pembangunan pilar dan konstruksi.
Menurut Elsa, BPJN bersama BTP, Pemerintah Kabupaten Agam, dan pihak terkait akan melakukan survei lapangan lanjutan untuk memastikan kebutuhan lahan dan desain teknis proyek sebelum dilaporkan kembali ke pemerintah pusat.
"Kami akan memaksimalkan pemanfaatan lahan PT KAI dan minggu depan akan dilakukan survei lapangan bersama untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis dan lahan yang diperlukan," ujar Elsa.
Tonton juga video "Wakil Ketua Komisi VI DPR: BBM RI Tak Hanya yang Dari Selat Hormuz"
(jbr/gbr)
