Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa sekitar 70% pengembangan pembangkit listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034 berasal dari investasi swasta.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa mayoritas investasi pembangkit dalam RUPTL berasal dari Independent Power Producer (IPP) atau pengembang listrik swasta.
"Jadi PLN kan bermitra nih dari RUPTL itu 70% investasinya itu dari IPP. Jadi dari swasta," kata Eniya dalam acara Energy Outlook 2026 CNBC Indonesia, dikutip Jumat (6/2/2026).
Oleh sebab itu, pemerintah tengah membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Ini juga mengatur kolaborasi antara pengembang listrik swasta dengan PT PLN (Persero), sehingga peran PLN dan swasta dapat berjalan lebih mulus.
"Nah konsep swasta ini juga bagaimana PLN juga bisa berperan dengan lebih smooth gitu. Nah ini tertuang di dalam revisi PP 14," kata Eniya.
Selain PP Nomor 14 tahun 2012, pihaknya juga bakal merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Adapun, salah satu fokus dalam revisi Perpres 112 adalah penataan skema harga listrik dari pembangkit EBT.
"Jadi harga EBT akan kita tetapkan, sekaligus sudah kita review ya sejak dari 2021 itu kita review. Nah kita adakan update-update percepatan di regulasi untuk kita tuangkan di dalam revisi dari Perpres 112," kata Eniya.
Eniya menilai selama ini pengembangan EBT masih belum berjalan agresif, salah satunya karena adanya batasan harga. Kondisi ini sering membuat para pengembang mengeluhkan terkait batas harga tertinggi dan terendah.
"Jadi sering ada keluhan mungkin dari para pengembang ya mengenai harga tertingginya, lalu bagaimana harga terendahnya, seperti itu negosiasinya cukup alot," ujarnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
