Mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Dalam persidangan, ada sejumlah hal yang disampaikn Ahok secara blak-blakan.
Dalam surat dakwaan, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Ada dua hal yang diduga menjadi pokok permasalahan, yaitu terkait impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta terkait penjualan solar nonsubsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok bersaksi untuk 9 terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ahok menjabat sebagai Komut Pertamina saat Presiden RI dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi).
Berikut daftar 9 terdakwa:
1. Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga,
2. Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional,
3. Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga,
4. Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
5. Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, 6. Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional,
7. Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak Riza Chalid,
8. Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan
9. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Dirangkum detikcom, berikut sejumlah kesaksian Ahok:
1. Golf Tempat Negosiasi Paling Murah
Ahok menyebut golf merupakan tempat negosiasi paling murah dah sehat. Bahkan dia mengaku sampai harus sekolah golf saat masuk ke Pertamina.
Jaksa menanyakan penilaian Ahok terkait pertemuan direksi dengan pihak lain saat golf. Ahok mengaku dulu paling benci bermain golf, bahkan sempat melarang jajaran Pemprov DKI bermain golf saat dirinya menjadi gubernur.
"Bagi komisaris di periode Saudara, kalau pertemuan-pertemuan yang kaitannya dengan golf bersama antara direksi, misalnya, dengan pihak-pihak lain yang punya kepentingan, sebetulnya dengan proses pengadaan itu, bagaimana menurut Dewan Komisaris?" tanya jaksa.
"Ini soal pribadi ya, saya dulu paling benci main golf, Pak. Saya melarang semua orang pemda, tidak boleh main golf karena kita kerja terlalu banyak," jawab Ahok.
Namun, kata Ahok, semua orang dalam perusahaan minyak ternyata bermain golf. Dia mengaku terpaksa sekolah golf saat masuk ke Pertamina.
"Tapi, ketika saya masuk ke Pertamina, saya baru menyadari semua orang minyak dari Amerika, Chevron, Exxon, ngajak main golf terus. Saya kan malu, Pak, nggak bisa mukul, Pak. Saya terpaksa pergi sekolah golf supaya bisa menemani mereka," ujar Ahok.
Ahok menyebut golf merupakan tempat negosiasi paling murah dan sehat. Dia mengatakan negosiasi di lapangan golf lebih murah dibanding ke klub malam.
"Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham, itu dia ada negosiasi di lapangan golf itu, jauh lebih murah daripada nightclub. Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat paling murah, jemur, jalan, murah dan bayarin anggota main itu sangat murah. Makanya, saya belajar golf. Saya menjamu orang-orang Exxon untuk main golf saya sampai ke Chevron diajak main golf minimal saya tidak main 138-lah, kira-kira gitu loh, main 100 masih oke. Nah, itu biasa, Pak," ujar Ahok.
Ahok mengatakan terkadang kerap 'isi-isian' saat bermain golf naun bukan berjudi. Dia juga menceritakan nasihat terdakwa Riva saat bermain golf.
"Kami di dalam lapangan golf itu suka isi-isian juga, Pak, apresiasi, Pak. Apresiasi, Pak, bukan judi, Pak, itu, Pak. Jadi ini sesuatu yang di lapangan golf Bapak bisa cari yang mungkin agak bahaya, saya masih ingat nasihat Pak Riva pada saya, dia ngomong begini, 'Istri saya cuma pesan begini, Pak, kalau main golf, apa? Jangan lihat papa caddy ya' katanya ya, 'Nanti bahaya katanya', itu saja, Pak, kita joke-nya, Pak, yang bahaya, Pak," ujar Ahok.
2. Banyak yang Bisa Ditangkap Kalau Mau
Ahok sempat membahas sistem pengadaan yang diusulkannya untuk diterapkan di Pertamina. Dia mengatakan pengadaan sebelumnya membuat Indonesia tak punya cadangan minyak lebih dari 30 hari.
"Pengadaan sebelumnya itu membuat Indonesia tidak punya cadangan lebih dari 30 hari. Karena kalau mau sampai 30 hari berapa hari mau berapa miliar dolar. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Migas, itu menjadi tugas pemerintah. Tapi karena pemerintah merasa Pertamina adalah BUMN, padahal dalam Undang-Undang Migas Pertamina ini diperlakukan seperti swasta sebetulnya," kata Ahok.
"Tapi karena pemegang saham adalah pemerintah, Pertamina ditugaskan lu rugilah kira-kira gitu loh, kamu nombok kamu mesti nombok demi supaya negara ini aman secara minyak," imbuhnya.
Ahok mengatakan dirinya mengusulkan supplier hire stock lewat e-katalog pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dia ingin LKPP punya halaman khusus untuk pengadaan di Pertamina.
"Jadi secara prinsip makanya saya kami usulkan kenapa tidak mau supplier hair stock dengan e-katalog LKPP. Saya bawa tim Pertamina ketemu Kepala LKPP ada tiga kali. LKPP juga saya undang datang ke Pertamina. Saya ingin LKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta," ujarnya.
Ahok mengatakan hal itu dilakukannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dia mengatakan sistem itu kemudian berubah.
"Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak jadi gubernur lagi? Semua diubah," kata Ahok.
Ahok kemudian menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya disebut kelebihan bayar. Dia mengatakan jaksa seharusnya bisa menangkap banyak orang di Indonesia.
"Ada nggak BPK-BPKP mengatakan itu temuan? Cuma kelebihan bayar Pak. Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya, saya bisa kasih tahu Pak, banyak bisa ditangkepin Pak, kalau Bapak mau Pak, itu aja Pak," ujar Ahok.
3. Ungkap Temuan Penyimpangan
Ahok mengungkap beberapa temuan penyimpangan saat menjabat Dewan Komisaris. Ahok mengatakan penyimpangan itu di antaranya peningkatan kuota impor minyak mentah dan impor produk kilang.
Mulanya, jaksa membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Ahok terkait penyimpangan yang pernah diidentifikasi. Jaksa meminta Ahok menjelaskan maksud penyimpangan berupa peningkatan kuota impor minyak mentah dan impor produk kilang.
"Nanti saya singkat aja, ringkas, di antaranya adalah saya mau mulai dari poin A ini, adanya peningkatan kuota impor minyak mentah dan impor produk kilang. Itu frasa itu yang saya garis bawahi ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa sih yang terjadi di sana sehingga Saudara mengidentifikasi ini selaku penyimpangan?" kata jaksa.
Ahok kemudian memberikan penjelasan. Ahok mengatakan ada penyimpangan berupa penggantian PT menjadi nama.
"Ketika ada laporan tender aditif untuk blending di kilang itu bermasalah untuk Patra Niaga. Saya lupa waktu itu untuk Pertamax Turbo atau apa gitu loh. Nah, di situlah kita periksa, kita panggil, periksa, kenapa bisa terjadi gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan. Karena ada laporan, terus kami juga temukan ada pengadaan itu berapa PT itu, satu PT diganti nama. Makanya itu juga kami sampaikan," ujar Ahok.
Ahok mengatakan penyimpangan lainnya yang mengganggu optimalisasi biaya, di antaranya penyimpangan harga pengadaan barang dan jasa. Dia mengatakan akan ada penghematan 46 persen jika sistem procurement rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) diperbaiki.
"Itu juga ada penyimpangan harga pengadaan itu barang sama, ganti nama, bisa berbeda. Nah, itu semua kami periksa, kami lapor pada direksi untuk diperbaiki. Makanya saya sampaikan kalau sistem procurement kita perbaiki di RKAP 2024 direksi tanda tangan semua, itu kita ada penghematan 46 persen. Itu yang saya maksud penyimpangan di sini adalah yang mengganggu optimalisasi biaya kami. Nah, jadi mahal pengadaannya," ujar Ahok.
Jaksa mendalami rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris terhadap penyimpangan yang ada. Ahok mengatakan pihaknya memberikan rekomendasi berupa pemecatan terhadap penyimpangan yang serius.
"Ini kan salah satu output ya dari tugas pengawasan Dewan Komisaris ini adalah memberikan juga masukan, saran ya. Kalau misalnya ya direksi menemukan satu pelanggaran atau penyimpangan yang serius nih, dilakukan oleh direksi, atau terkait dengan tata kelola yang ada di holding maupun subholding, output-nya apakah juga saran atau rekomendasi atau dia produknya tertentu gitu loh?" tanya jaksa.
"Rekomendasi kami pecat, Pak. Pecat direksinya kalau saya ada kasus," jawab Ahok.
"Kalau misalnya ada pelanggaran yang serius?" tanya jaksa.
"Iya," jawab Ahok.
Ahok mengatakan pengangkatan direksi langsung dari Menteri BUMN saat dua tahun terakhir. Dia mengaku pernah bilang ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk memberikan jabatan dirut jika ingin ia memperbaiki Pertamina.
"Sayangnya, 2 tahun terakhir, keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali, langsung di-bypass oleh Menteri BUMN. Makanya di situ tadi saya sampaikan pada Pak Jaksa, yang pertama, di situ saya sampaikan kepada Pak Presiden, kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan Dirut atau nggak sama sekali," kata Ahok.
4. Alasan Mundur dari Pertamina
Ahok mengungkap alasan dirinya mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dia mengaku beda jalan politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2024.
Dalam pengunduran itu, Ahok mengaku meninggalkan catatan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46 persen. Ahok mengatakan jajaran direksi saat itu sudah menandatanganinya.
"Saya seharusnya sudah mengundurkan diri di akhir Desember 2023 setelah saya selesai menyusun RKAP 2024. Sayangnya, RKAP 2024 pengesahan RUPS oleh Menteri BUMN terlambat. Baru dilakukan di Januari. Nah, begitu dilakukan di Januari, saya mundur," jawab Ahok.
"Tapi di situ saya sudah meninggalkan sebuah catatan RKAP dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46 persen dan direksi semua sudah tanda tangan. Nah, saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi," imbuhnya.
5. Marah Ada Direktur Dicopot Tanpa Pemberitahuan
Ahok menjelsakan situasi dan kondisi di dalam Pertamina. Dia mengaku pernah marah saat rapat karena tak ada pemberitahuan ke Komut terkait pencopotan direktur.
"Mungkin itu saya jelaskan situasi di dalam, Pak, ya. Oke. Saya pernah waktu baru jadi komut tiba-tiba ada direktur yang dicopot dari holding. Saya marah di dalam rapat. Ini apa-apaan kok komut nggak tahu ada direktur diganti dari menteri," ujar Ahok.
Ahok menyebutkan dia ditegur oleh bagian corporate secretary (corsec) yang menjelaskan kewenangan pergantian direksi sepenuhnya berada di tangan Menteri BUMN. Ahok emosi dan nyaris melempar botol ke orang corsec tersebut.
"Lalu ada bagian corsec saya lupa corsec itu corporate secretary, dia angkat tangan, 'mohon maaf Pak Komut, Pak Komut itu nggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana nggak, itu haknya menteri BUMN'. Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum sudah dia gituin saya," ujar Ahok.
6. Tak Kenal Riza Chalid
Ahok mengaku tak mengenal buron Riza Chalid. Ahok bahkan mempertanyakan sekuat apa Riza Chalid hingga disebut melakukan intervensi di Pertamina.
Mulanya, anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, menanyakan pengenalan Ahok dengan ayahnya.
"Pernah nggak, Pak, ada laporan kepada Pak Ahok bahwa Muhammad Riza Chalid itu memaksa sewa termi
Pengacara Kerry, Patra M Zen, juga mendalami Ahok terkait PT Orbit Terminal Merak (OTM). Ahok mengaku baru mengenal PT OTM dari media karena perkara ini.
"Jadi terkait dengan tangki selama periode 22 November 2019 sampai 1 Februari 2024 Bapak jadi komisaris utama tidak pernah ada laporan tidak ada pernah pengaduan terkait dengan PT OTM, Orbit Terminal Merak, enggak ada ya?" tanya pengacara.
"Tidak ada, saya juga baru dengar OTM itu dari media," jawab Ahok.
Ditemui seusai sidang, Ahok mengatakan tak ada intervensi sewa terminal BBM Merak dari Riza Chalid. Ahok juga heran dan mempertanyakan sekuat apa pengaruh Riza Chalid sehingga disebut bisa memengaruhi Pertamina.
"Nggak pernah, itu cuma, selalu orang ngomongin di media, saya juga heran, sekuat apa sih beliau sampai intervensi? Kita kan jaganya gitu ketat," ujar Ahok seusai sidang.
Saksikan Live DetikPagi:
Lihat Video 'Ahok di Sidang Anak Riza Chalid: Periksa Tuh Presiden Bila Perlu':
(dek/dek)
